DPRD Kota Metro Gelar Rapat Paripurna Penyampaian 4 Raperda Inisiatif dan LKPj Wali Kota 2017

SBNews.com (Metro) – DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna tentang penyampaian empat Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro dan Penyampaian LKPj Walikota Metro TA 2017, Senin (26/3/2018).

Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda didampingi Wakil Ketua Fahmi Anwar dan Nuraida dihadiri Wakil Walikota Metro Djohan, Sekda A Nasir, dan jajaran Forkopimda Kota Metro.

Pimpinan Rapat Sidang Paripurna DPRD Kota Metro

Anggota Komisi III DPRD Metro Fraksi PKS, Zas Dianur Wahid mewakili para unsur pimpinan dan anggota dewan, menjelaskan, empat Raperda inisiatif tersebut di antaranya adalah Raperda tentang pencegahan, pemberantasan penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba serta obat-obatan terlarang.

Selain tentang narkoba, diusulkan juga Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, Raperda tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

Kemudian, Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang larangan produksi, penimbunan, pengedaran, dan penjualan minuman keras (miras).

Sementara dalam penyampaiannya, Wali Kota Metro Achmad Pairin, LKPj TA 2017 merupakan implementasi UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 tentang Penyampaian LPPD kepada Pemerintah, LKPj kepada DPRD, dan Informasi LPPD kepada masyarakat.

“Sesuai peraturan tersebut, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPj kepada DPRD. Laporan tersebut disampaikan setiap akhir tahun anggaran, serta pada akhir masa jabatan,” papar Pairin.

Muatan LKPj tersebut disusun dengan mengacu pada Pasal 18 sampai 22 Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 yang meliputi, laporan tentang arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah, laporan pengelolaan keuangan Daerah secara makro, laporan penyelenggaraan urusan Desentralisasi, laporan penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Pairin pun menyampaikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang disampaikan pada LKPj, merupakan hasil koordinasi, kerja sama, dan partisipasi semua stakeholders pembangunan.

Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2017, merupakan realisasi dari rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

“LKPj yang disampaikan ini merupakan deskripsi secara umum tentang dinamika pembangunan kota, dan mengenai gambaran serta data rinci dapat dilihat dalam buku LKPj TA 2017,” tukas Pairin. (Hendrik.SH)

Bagikan berita ini:

Berita lainnya

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.