Opini: KEBERSAMAAN, PERSEORANGAN dan PARPOL

Wendy Melfa

[Catatan PKPU No. 1 Tahun 2020]

Oleh : Wendy Melfa, Pengasuh RuDem (Ruang Demokrasi)

 

 

Salah satu unsur krusial yang perlu dipersiapkan dan disesuaikan penyelenggaraan Pilkada diera pandemi covid 19 yang merupakan sejarah pertama penyelenggaraan Pemilu (Pilkada) pada saat terjadinya pendemi covid ditahun 2020 ini adalah seperangkat regulasi yang akan dijadikan sebagai landasan dan acuan yang diharapkan dapat memenuhi kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat didalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai pemegang otoritas yang diberikan oleh UU untuk menyelenggarakan rezim Pemilu (termasuk Pilkada) dalam menjalankan kewenangannya juga menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berlaku dan mengikat pagi peserta dan jajaran pelaksana Pilkada. PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota memberikan ‘angin segar’ bagi calon perseorangan (independent).


Angin segar yang dimaksud adalah dimana PKPU Nomor 1 Tahun 2020 telah menghapus Pasal 34 PKPU nomor 3 Tahun 2017 yang berbunyi; “Pasangan Calon Perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bakal Calon Perseorangan, tidak dapat diajukan sebagai calon dan /atau bakal pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan dihapusnya ketentuan pasal ini, maka semua proses pendaftaran calon perseorangan dalam Pilkada (termasuk dalam proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual), sebelum
pencalonannya ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan oleh pleno KPUD
sesuai tingkatannya, maka terhadap calon perseorangan tersebut dapat “putar
haluan politik” untuk maju melalui jalur dukungan partai politik atau gabungan
partai politik apabila yang bersangkutan dalam perjalanan pencalonannya
mendapat dukungan partai politik.


Ketentuan tersebut telah memposisikan calon perseorangan dalam Pilkada
pada political standing yang sama sebagai calon peserta Pilkada dengan calon
yang hanya maju melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik dalam
konteks tetap dapat dicalonkan oleh partai politik dalam pencalonannya,
bahkan lebih banyak alternatif kemungkinannya untuk lolos sebagai calon
peserta Pilkada, karena calon perseorangan dapat mengamhil ‘ancang-ancang
politik’ sebagai calon peserta dengan menggunakan mekanisme jalur
perseorangan, dimana dirinya juga tetap dapat melakukan proses-proses
politik dalam bentuk membangun komunikasi dan lobby politik kepada partaipartai
politik untuk membangun trust, simpati serta dukungan partai politik.
Yang kita maklumi bersama, untuk mendapatkan itu semua, partai politik-pun
membutuhkan proses, waktu dan terkadang dinamika internal dan bahkan
didalamnya tidak jarang terdengar adanya aroma bumbu komitmen,
bargaining bahkan mahar politik yang tentu dapat menguras waktu tidak
sebentar dan juga energy yang tidak sedikit, tidak jarang terjadi praktik politik
oligarkhi dan transaksional dalam rekruitmen calon peserta Pilkada yang
terkadang dalam prosesnya, antara proses dan waktu yang tersedia, saling
berkejaran.


Angin segar bagi calon perseorangan ini tidak tertutup kemungkinan menjadi
“cluster pavorite” baru bagi calon Kepala Daerah (Kada) yang akan
mencalonkan/ dicalonkan dalam Pilkada, karena memberi peluang lebih
banyak (baca: terbuka) baginya untuk dapat merebut tiket sebagai kandidat
Kada yang akan mengikuti proses kontestasi Pilkada. Meskipun berdasarkan
pengamatan hingga saat ini, jalur dukungan partai politik masih menjadi
favorite utama, karena jalur ini dianggap efektif untuk meraih kemenangan,
dukungan mesin politik partai politik dan juga dukungan politik parlemen yang
terdiri dari orang-rang partai politik pasca terpilih dan menjalankan
pemerintahan, namun disisi lain, proses panjang, dinamika internal partai
politik serta praktik politik oligarkhi dan aroma transaksional menjadi trauma
politik yang kerap membayangi calon Kada dalam banyak proses rekruitmen
calon Kada yang akan diusung partai politik. Ketidakpastian poltik akan
diusung oleh partai politik juga ikut memperburuk situasi bagi si calon, karena
dari sejumlah calon yang mengikuti proses penaringan dipartai politik, toh
hanya 1 pasang yang akan diusung oleh partai politik sebagai calon, selebihnya
akan kandas oleh rekomendasi partai politik yang terbatas.


Mawas diri bagi Partai Politik

Terbitnya PKPU nomor 1 Tahun 2020 tersebut ibarat coint mata uang,
mempunyai 2 sisi yang berlaku dalam satu kesatuan waktu, pada satu sisi
merupakan angin segar bagi calon perseorangan dalam Pilkada, disisi lain, bagi
partai politik, ibarat mengendarai lajunya mobil “hati-hati didepan ada
tikungan”, salah perhitungan bisa menyebabkan kecelakaan politik atau
minimal dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang didalam
mobil tersebut.

Ketika jalur perseorangan (independent) tidak lagi dibatasi untuk tidak dapat
diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik saat sedang berproses
pencalonannya di KPUD sebelum secara resmi ditetapkan sebagai calon yang
akan mengikuti kontestasi Pilkada, maka akan dapat terjadi kemungkinan para
calon yang akan mendaftarkan diri atau didaftarkan akan memanfaatkan jalur
perseorangan sebagai ‘langkah’ antisipasi bila pada saatnya setelah mengikuti
proses penjaringan pada partai politik, pada akhirnya tidak mendapat
dukungan dan rekomendasi partai politik untuk mendaftar atau didaftarkan
sebagai calon Kada pada kontestasi Pilkada. Ada banyak vigur calon Kada
potensial sesungguhnya, yang harus ‘gigit jari’ karena diakhir penjarigan
internal partai politik dinayatakan tidak lolos (terkadang dalam beberapa
kasus, kegagalan tersebut karena adanya dorongan factor eksternal yang tidak
menghendaki vigur tersebut sebagai calon). Toh Langkah inipun masih terbuka
peluang untuk tetap dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik meskipun sedang menjalani proses pencalonan melalui jalur
perseorangan di KPUD, demikian pesan yang disampaikan dalam PKPU nomor
1 Tahun 2020.

Tentu saja pilihan Langkah politik ini dapat menjadi ‘kegandrungan’ yang dapat
menjadi ‘politik kecenderungan’ dalam perspektif gejala sosial. Beberapa
contoh yang dapat dikatagorikan sebagai gejala sosial, seperti: Ketika massa
berkerumun relatif lebih sulit dikendalikan daripada hanya menertibkan
sedikit orang, contoh lain, seseorang yang dalam keadaan lapar, relative lebih
mudah tersulut emosinya dan lain sebagainya.

Ketika jalur persorangan ‘lebih’ dipilih sebagai jalur ‘aman’ meskipun bukan
pilihan pavorit utama bakal calon Kada yang akan mengikuti kontestasi Pilkada,
hal ini juga terjadi karena time schedule dari KPU yang menjadwalkan jalur
perseorangan berproses lebih dahulu ketimbang jalur dukungan partai politik
atau gabungan partai politik, yang penetapannya bersamaan waktu dengan
calon yang diajukan oleh partai politik dalam sebuah rapat pleno KPUD sesuai
tingkatnnya.

Disisi lain, partai politik atau gabungan partai poltik yang memenuhi syarat
untuk mengajukan pasangan calon, ‘wajib’ hukumnya mengajukan pasangan
calon, bahkan bila tidak mengajukan pasangan calon, partai politik
bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya (Pasal 235
Ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). Situasi ini
memposisikan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi
syarat untuk mengajukan pasangan calon, harus berpacu dengan waktu disisi
lain akan ‘menghadapi tikungan’ adanya kecenderungan politik baru dari calon
perseorangan yang relative aman dari sisi politik dan regulasi pelaksana
Pilkada. Dari sisi waktu, partai politik harus siap dijadikan alternatif kedua
meskipun bukan menjadi pilihan jalur yang utama. Dan bila tidak tepat dalam
memainkan harmonisasi irama politiknya, fenomena tersebut dapat
dipersepsikan ‘mulai’ ditinggalkan oleh calon Kada yang akan mengikuti
kontestasi Pilkada.

Memperhatikan fungsi partai politik sebagai sarana rekruitmen kader
pemimpin bangsa, tentu fenomena lahirnya PKPU Nomor 1 Tahun 2020
sekiranya dapat dijadikan momentum untuk ‘menata’ memperbaiki pola
rekruitmen dalam penjaringan internalnya agar kiranya partai politik tidak
benar-benar ditinggalkan oleh para calon Kada yang juga sesungguhnya
mereka tersebut adalah representasi calon-calon pemimpin pemerintahan di
daerah dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan merunut asas legalitas, maka PKPU Nomor 1 Tahun 2020 sudah berlaku
untuk Pilkada yang hari pencoblosannya akan digelar 9 Desember 2020 nanti,
untuk itu partai politik atau gabungan partai politik masih berpeluang untuk
kocok ulang dan mempertimbangkan sosok dan vigur calon Kada dari jalur
perseorangan untuk juga didukung oleh partai politik atau gabungan partai
politik, sebelum ditetapkan oleh pleno KPUD. Ibarat “sebelum janur kuning
melengkung didepan rumah, maka masih terbuka kemungkinan si gadis cantik
untuk dipinang oleh lelaki yang lebih cocok untuk nya”.(*)

 

Bagikan berita ini:

Berita lainnya

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.