DPRD Mesuji Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terkait Raperda APBD 2020

SBNews.com (Mesuji) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mesuji, Lampung menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Paripurna yang berlangsung di ruang rapat lantai dua gedung DPRD Mesuji, Rabu (02/06/2021) dihadiri 20 dari 35 orang anggota dewan setempat.

Fraksi NasDem yang diwakili Jodi Saputra menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Mesuji yang telah melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan maksimal namun harus lebih ditingkatkan. Serta dalam pengelolaan APBD 2020, agar keberhasilan ke depan dapat dipertahankan dan kekurangan harus diperhatikan, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Fraksi Kebangkitan Bangsa Agus Munawar memandang penataan, perencanaan dan pelaksanaan keuangan daerah sudah mutlak dijalankan oleh Pemkab Mesuji.

Bupati Mesuji Saply yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Syamsudin menyampaikan jawaban terkait pandangan umum Fraksi Nasdem.

“Pemkab Mesuji memaknai sebagai saran yang membangun, pertanyaan yang memerlukan jawaban, imbauan serta pernyataan yang positif atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020,” sambut Syamsudin.

Terhadap pandangan Fraksi PKB, Syamsudin mengucapkan terima kasih atas catatan dan masukan yang disampaikan melalui padangan umum.

“Pada prinsipnya kami sepenuhnya sependapat terhadap pandangan umum fraksi PKB. Hal ini penting bagi kami guna perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan di Kabupaten Mesuji,” ujarnya.

Syamsudin juga mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PDI-Perjuangan atas masukan dan catatan yang dituangkan pada pandangan umum.

“Kami melihat catatan dan masukan ini sebagai hal yang baik dan positif bagi evaluasi kami ke depan,” ujarnya.

 “Harapannya ke depan dari perbaikan tata kelola dan pendampingan atau pelatihan tersebut Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, seperti kecukupan informasi laporan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan sehingga pada tahun yang akan datang kita tetap dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan tanpa catatan, atas saran tersebut akan kami tindak lanjuti dalam bentuk program dan kegiatan guna peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji,” kata dia.

“Atas masukan Fraksi Mesuji Bersatu mengenai perlunya melakukan inventarisasi aset secara berkala dan berkelanjutan, pada prinsipnya kami sepenuhnya sependapat dan perlu kami tingkatkan,” pungkasnya.(ADV)

Bagikan berita ini:

Berita lainnya

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.