TKD Pesibar Nilai Keputusan Pemda Putus Kontrak Bernuansa Politis

Audiensi TKD Pesibar

Sinarbangsanews.com, Krui – Keputusan sepihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menghentikan sekitar 636 tenaga kontrak daerah bernuansa politis. Hal tersebut tertuang dalam pernyataan sikap Tertanggal 1 Maret 2021.   “Kami merasa didiskriminasi imbas dari politik 9 Desember 2020 Kab. Pesisir Barat, karena pelaksanaan tes tenaga kontrak daerah Pesibar tahun 2021 yang tidak sesuai prosedur dan mementingkan pihak sebelah atau kelompok tertentu, serta adanya laporan dari Tim Pasangtan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pesisir Barat sehingga kontrak kami tidak diperpanjang.”   Demikian alinea pembukaan dalam pernyataan sikap TKD Pesibar yang…

Selengkapnya

Diputus Sepihak, Ratusan Tenaga Kontrak Daerah Pesibar Ngadu ke Dewan

SBnews dok

Sinarsangsanews.com, Krui – Sekitar 636 tenaga kontrak daerah Kab. Pesisir Barat (Pesibar) ngadu ke DPRD setempat, Senin (1/3). Pasalnya status mereka dihentikan tidak diperpanjang kontraknya secara sepihak.   Kedatangan mereka ini ke gedung dewan untuk mengadukan nasib mereka pasca pemutusan kontrak kerja sebagai tenaga kontrak dengan masa kerja ada yang mulai dari 2 bulan sampai 15 tahun.   Salah seorang TKD, Nurul Muhibbah, SKM, dengan masa kerja sudah 5 tahun, bertugas sebagai tenaga kesehatan di Unit Kerja Puskesmas Bengkunat, Kec. Ngaras, menjelaskan jika keputusan pemda dalam hal ini Badan Kepegawaian…

Selengkapnya

Polda Panggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Barat

SBNews.com, Pesibar – Polda Lampung Akhirnya Memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Barat terkait Dugaan Tindak Pidana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, dengan cara melakukan pengerukan dan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan Perairan Pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin di daerah Pantai Labuhan Jukung, Pekon Kampung jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat yang diduga dilakukan oleh PT. MUTIARA MUR AMALA, Senin (21-08-2017). Sebagai mana telah ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor. 27 Tahun 2002, tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Seperti diketahui pengerukan tersebut dilakukan menggunakan…

Selengkapnya