Pesawaran, SinarbangsaNews.com — Lagi, Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) temukan indikasi korupsi dalam penggunaan Anggaran, yang dilakukan Pemkab Pesawaran pada APBD 2023. Kali ini disinyalir terjadi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfotiksan) Kabupaten Pesawaran, hal mana banyak ditemukan sejumlah kejanggalan sarat penyimpangan dan Mark Up, dalam penerapan anggarannya yang dilaksanakan di tahun tersebut.
Menurut Ketua AMP, Saprudin Tanjung, mengacu pada apa yang tertera Di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023
pihaknya berani menyebut tentang kebenaran, telah terjadi dugaan penyimpangan anggaran uang rakyat yang cukup signifikan di tubuh Diskominfotiksan Pesawaran tersebut.
Terutama kata Tanjung, yang sangat dikritisi pihaknya terutama, terkait seperti dalam penerapan anggaran untuk Media Masa, Pengadaan Bandwidth dan Sewa Rumah di Jakarta.
” Pastinya, apa yang kami ungkap, semua berdasarkan data yang ada di DPPA 2023, tentang kesesuaian Anggaran yang telah digunakan oleh dinas tersebut, dengan fakta kebenaran hasilnya, sudah benar apa enggak,” kata Tanjung, Jumat (6/9/24)
Sekarang bisa dilihat terkait penggunaan Anggaran kerjasama Rp 2 milyar rupiah dengan sejumlah Wartawan, begitupun anggaran kerjasama Publikasi dengan sejumlah Media Cetak, On- Line dan TV, yang menelan Anggaran sekitar Rp 5 milyar rupiah.
“Faktanya, dengan anggaran sebesar itu, kok masih ramai ditemukan wartawan banyak mengeluh, Ini bisa saja terjadi, Karen kerjasama yang dilaksanakan sengaja hanya untuk menguntungkan pihak Diskominfo saja, tidak bagi wartawan dan media,” ujarnya
Begitupun soal Bandwidth, disini terlihat memang luar biasa nilainya Rp 2 milyar, dengan dugaan kerugian negara sekitar 800 juta, yang sudah pernah di rilis sebelumnya, untuk bandwidth dengan kapasitas 200 Mbps pasarannya hanya 62.964.437 perbulan. Belum lagi penggunaan bandwidth yang serba tidak jelas.
“Seharusnya kan, kebutuhan internet untuk sekitar pemda harusnya sangat luar biasa baik daya tangkap dan kecepatan serta lain-lainnya, tapi kenyataannya malah sebaliknya lelet,” cetusnya
Lebih parah lagi soal sewa tanah dan bangunan di Jakarta yang nilainya sangat fantastis senilai 618 Juta, sewa rumah seperti apa yang nilainya begitu besar, dimana saat ini pemerintah daerah pesawaran kondisinya devisit terus.
” Kok, malah seolah ringan saja menghambur-hamburkan uang untuk hal yang kita anggap tidak penting. Anehnya lagi gaji untuk tenaga kebersihan dirumah itu hanya di bayar 300.000/perbulan, masak iya, dengan kehidupan di Jakarta, apa iya masih ada orang disana, yang mau di gaji tenaganya se nilai itu, ini kan hal yang mustahil,” tukas Tanjung.
Sebenarnya lanjutnya, dari temuan yang didapat pihaknya, masih banyak lagi masalah di Diskominfotiksan Pesawaran yang sengaja belum diungkap. Pasalnya pihaknya berencana secepatnya akan melaporkan hasil temuannya tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran.
” Benar, Senin atau Selasa Minggu depan kita akan melaporkannya ke Kejari Pesawaran, biar nanti secara detail semua hasil temuan kita itu, akan kita ungkap nanti di Kejari,” pungkasnya (tim)
