DPRD Minta Pemkot Metro Stop Penarikan PBB-P2 

SinarbangsaNews.com, Metro — Kritik tajam dilontarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Metro memperhatikan sungguh-sungguh terhadap beberapa masalah vital menyangkut rakyat banyak.

Hal itu terungkap ketika awak media ini mendapat keterangan dari Wakil Ketua I DPRD yang juga anggota F-PDIP, Basuki SPd, Minggu (12/6/2022). Menurut Basuki beberapa masalah yang harus jadi perhatian Pemkot, diantaranya perbaikan jalan yang sampai saat ini mengalami kerusakan cukup hebat.

Perhatian lain yang tak kalah pentingnya, kata Basuki berkaitan dengan penyetopan penarikan PBB—P2 tahun 2022 serta areal tanah Landbauw yang luasnya sudah berkurang menjadi 12 hektar, padahal luas landbauw sebelumnya mencapai 18 hektar.

Wakil Ketua I DPRD Metro itu juga menyoroti masalah perbaikan fasilitas pelayanan publik dan kantor Kelurahan.

“Pada HUT Kota Metro ke 85, kami menyoroti insfrastruktur karena sampai hari ini  banyak ruas jalan rusak parah,” ujar Basuki.

Seraya menambahkan, Pemkot Metro harus memperbaiki ruas-ruas jalan yang ada, karena tanggungjawab Pemkot Kota.

Infrastruktur, kata dia adalah modal utama untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di Metro.

Kemudian, ungkapnya pihaknya, juga minta Pemkot benar-benar menyetop penarikan iuran PBB-P2 di masyarakat sampai diberlakukannya SK baru Walikota Metro.

“Kami mendengarkan aspirasi masyarakat berkaitan dengan PBB-P2, dan minta stop sementara sampai SK baru yang telah diterbitkan dapat diberlakukan. Berkaitan dengan pembangunan, disarankan Pemkot melakukan pembenahan terhadap fasilitas pelayanan publik di tingkat kelurahan,” urai Basuki panjang lebar.

Anggota F-PDIP kemudian mempertanyakan persoalan lahan landbaw di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat karena tidak dikelola secara maksimal, efektif dan berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

“Masalah landbauw, dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia hanya Kota Metro yang punya, tapi, kawasan itu akan dijadikan apa?” tanya dia serius.

Kami F-PDIP, ujar Basuki pernah menyarankan Pemkot untuk membangun agrobisnis Metropolitan yang bisa menjadi contoh bagi kabupaten dan kota di Lampung.

“Kita akan menyampaikan ke Walikota untuk pemanfaatan lahan landbauw seluas ebih kurang 12 hektar lagi, itu untuk bisa difungsikan, digunakan untuk pertanian dan agro lainnya yang berpotensi baik untuk Metro,” bebernya.

Permasalahan yang ada seharusnya menjadi bahan evaluasi pihak Pemkot Metro, bukan hanya sebagai catatan penting di HUT Metro aja, tolong lihat segi manfaatnya sebelum melakukan pembangunan.

“Jadi, pembangunan yang dilakukan harus tepat pada sasaran,” tandas Basuki.

Bagikan berita ini:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.