PESAWARAN, SBN – Minimnya kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Pesawaran menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran.
Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, meminta pemerintah daerah untuk segera menambah kuota P3K hingga 1.000 orang guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik, medis, dan teknis di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang digelar di Kantor DPRD Pesawaran pada Selasa (14/1/2025), M. Nasir mengungkapkan bahwa kuota sebanyak 300 P3K pada tahun 2024 masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pegawai.
“Kami meminta tambahan kuota sebanyak 1.000 orang untuk P3K tenaga guru, medis, dan teknis pada tahun 2025. Hal ini sangat penting agar pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis dapat berjalan dengan optimal,” ujar M. Nasir.
Selain itu, M. Nasir juga menyoroti perlunya perubahan aturan dalam proses rekrutmen P3K. Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengalaman kerja minimal 10 hingga 20 tahun bagi tenaga pengajar, medis, dan teknis yang telah lama mengabdi di daerah.
“Pemerintah harus memberikan prioritas kepada tenaga kerja yang sudah lama berkarir di Kabupaten Pesawaran. Ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka sekaligus upaya untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga,” tambahnya.
DPRD Kabupaten Pesawaran berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan daerah dan menyesuaikan regulasi rekrutmen P3K sesuai dengan kondisi di lapangan.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor vital serta mendukung kemajuan Kabupaten Pesawaran di masa mendatang.
Dengan penambahan kuota P3K, diharapkan layanan pendidikan, kesehatan, dan teknis dapat meningkat secara signifikan demi kesejahteraan masyarakat.
