SinarbangsaNews.com, Pesawaran – Dari hasil Koordinasi, Konsultasi dan Diskusi dengan KPK di Jakarta, Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) langsung mempelajari berkas Lembaga Pemerintahan di Pesawaran yang laporannya sudah masuk di Kantor FMPB.
Menurut Saprudin Tanjung, Ketua Harian FMPB Pesawaran, hal itu tidak menutup kemungkinan dan bisa saja dilaporkan Lembaga Pemerintah tersebut jika ada temuan yang menjurus ke dugaan korupsi, Minggu (27/08/2023).
Hal tersebut disampaikan Tanjung sepulang dari jakarta dengan Ketum FMPB (Mursalin), Ketua LIPAN (Sumarah) dan Ketua IWO Indonesia (Okvia Niza) Pesawaran dari Gedung KPK di Jl. Kuningan Persada No. Kav 4, RT 1/RW 6 Guntur, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan. Kamis, 24 Agustus 2023 lalu.
Kunjungan FMPB dan rombongan ini ke Komisi Rasuah tersebut, diterima Deputi Bidang Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.
Dalam pertemuan tersebut pihak KPK menguraikan, menerangkan, ia menjelaskan serta memberikan jawaban secara gamblang atas setiap pertanyaan yang diajukan.
Menurut Ketua Harian FMPB Pesawaran, Saprudin Tanjung, silaturahmi yang dilakukan ke KPK, sangat berguna dan penting sekali, karena selain untuk menambah wawasan pengetahuan, juga dapat dijadikan sebagai jembatan untuk berkoordinasi dan konsultasi, terlebih terkait informasi teknis dan tata cara kerja KPK dalam upaya pengungkapan dan penanganan kasus, serta cara jitunya KPK dalam penerapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang biasa dilakukannya selama ini, terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.
“Ya, kami sengaja berkunjung ke KPK di Jakarta itu, selain untuk menimba ilmu juga untuk berkoordinasi dan konsultasi tentang tata cara dalam mengemas informasi yang didapat, untuk menjadi sebuah laporan pidana, yang siap dilayangkan ke APH”, ucap Tanjung.
Sebab kata Tanjung, sementara ini pihaknya sedang membidik sejumlah Pejabat dan Dinas di Pemkab Pesawaran, yang menurutnya terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.
“Benar, kita sedang pulbaket dan informasi, terhadap laporan yang masuk ke kita, terkait indikasi korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan Dinas, yang ada di Pemkab kita ini”, bebernya.
“Laporan dan informasi itu, sekarang sedang kita pelajari dan analisa secara detail, agar tidak mentah saat kita bawa ke KPK nanti. Kalau soal dinasnya, pastinya dinas yang besar lah, masak yang kecil,” tukasnya.
