SBNews.com (Pringsewu) – Menyoroti program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, Ratusan masssa dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggeruduk kantor Bupati Pringsewu, Senin, (11/11/19, tepat di depan kantor Bupati massa menggelar mimbar bebas.
Ali Mukthamar Hamas selaku Ketua Wilayah Teritorial Lampung GMBI yang menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemkab Pringsewu, diantaranya meminta usut tuntas tindak pidana korupsi dalam program BPNT,dalam orasinya Ali menjelaskan bahwa penyaluran program BPNT di Pringsewu tidak sesuai dengan pedoman umum.
“Masyarakat hanya menerima 8Kg beras dan 7 butir telur mas, itu tidak sesuai jumlah yang semestinya, belum lagi kualitas berasnya juga buruk,” serga Ali.
Masih menurut Ali, “Saldo KPM itu Rp. 110 ribu, jika beras cuma 8Kg dan 7 butir telur, dalam taksiran kami penyalur dalam hal ini CV. Ratu Barokah ditiap KPM mendapat keuntungan Rp.30 ribu, bisa dibayangkan jika dikalikan seluruh KPM yang jumlahnya berkisar 20 ribu KPM,” imbuhnya.
Seperti diketahui penyaluran program BPNT di Pringsewu, CV. Ratu Barokah dalam 3 bulan sejak Juni, Juli dan Agustus menjadi penyalurnya, “Bisa dibayangkan keuntungan Cv. ratu Barokah, tapi negara dan masyarakat yang menanggung kerugian,” beber Ali.
Tuntutan GMBI dalam aksi demonstrasi pun langsung ditanggapi pihak Pemkab Pringsewu, Drs. A. Budiman PM., MM selaku Sekda dan Kadis Sosial Bambang Suharmanu berkenan menemui langsung peserta aksi.
Budiman, Sekda selaku Ketua Tim Koordinasi program BPNT menanggapi secara tegas siap memberhentikan CV. Ratu barokah sebagai penyalur program BPNT di Pringsewu.
Hal itupun ditanggapi pihak GMBI, Ali, “Pernyataan Pak Budiman saya anggap sebagai komitmen kita bersama, yang akan kami catat dan bersama-sama menjungjung komitmen tersebut,” pungkasnya.* (Pei)
