Tubaba Pertama Menggelar Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

SinarbangsaNews.com, Tubaba — Kabid  Bidang prasarana dan sarana pertanian (PSP), tim komisi pengawas Dinas ketahanan pangan dan Hortikultura provinsi lampung, Tubagus Muhammad Rifqi, Menerangkan Kabupaten Tulangbawang Barat yang pertama mempersiapkan rapat koordinasi komisi pengawasan pupuk pestisida(KP3), Serta Menyampaikan penggunaan Pupuk bersubsidi di tahun 2023 pemerintah provinsi Lampung hanya mengeluarkan dua jenis UREA dan NPK. Rapat berlangsung di Ballroom Homestay Tirta Makmur, Tulang Bawang Tengah, Tulangbawang Barat. Senin Tgl 16 januari 2023 

Kelompok tani di tahun 2023 harus terdaftar di sistem Informasi manajemen penyuluhan pertanian(SIMLUHTAN). Dalam Penggunaan pupuk bersubsidi  pemerintah dinas pertanian pertahanan pangan provinsi Lampung tentunya membentuk tim pengawasan di tingkat seluruh lima belas(15) kabupaten kota. Pupuk bersubsidi pun hanya bisa digunakan dengan sembilan(9) jenis komoditi tanaman yaitu  padi, jagung, kedelai,cabai,bawang merah,bawang putih,tebu, kopi dan kakao. “Syaratnya juga Masyarakat petani mempunyai lahan dua(2H) hektar, dan terdaftar di sistem  E- Alokasi”. Ucapnya Tubagus 

Tubagus menjelaskan, Aplikasi E- Alokasi adalah upaya pemerintah Dinas pangan dan pertanian di tingkat kota kabupaten dalam memperbaiki tata kelola penggunaan pupuk bersubsidi. Jadi pemerintah sangat mudah mengetahui kebutuhan petani dalam penggunaan pupuk bersubsidi di setiap kabupaten. Di Tahun 2023 penyediaan pupuk subsidi di Provinsi Lampung hanya tersedia pupuk Urea 344.000 ton, pupuk Npk 228.000 ton. Khusus di Tulangbawang Barat mendapatkan pupuk bersubsidi urea  5.077 ton, npk 3.446 ton. Dan untuk penyediaan stok pupuk nantinya akan tersedia di empat(4) lini, lini ke 1 tersedia di gudang pabrik, lini ke 2 tersedia di gudang provinsi,lini ke 3 tersedia di gudang kabupaten, lini ke 4 tersedia di kios -kios pupuk yang ada di Kabupaten. Jelasnya 

Lebih lanjut Tubagus juga mengingatkan, dalam penggunaan pupuk bersubsidi di tahun 2023 tingkat pengawasan pelanggaran di setiap Kabupaten kota. Selain pengawasan Dinas pertahanan pangan dan pertanian Kabupaten  Kita juga  telah melibatkan kejaksaan dan dibantu pengawasan dari pihak kepolisian Polda Lampung. Tutupnya.

Bagikan berita ini:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.