SBNews.Com, Mesuji – Kasus indikasi korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung T.A 2015 kiranya segera mendapat perhatian serius dari pihak Penegak Hukum. Indikasi korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah baik fisik maupun pengadaan terindikasi kuat telah bermasalah. Selain dalam bentuk pengadaan, mulai dari pemecahan paket yang disinyalir menghindari pelaksanaan tender hingga dugaan pengkondisian tender.
Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji Tahun 2015, Untuk belanja Sepatu/Topi Lapangan/Atribut menghabiskan anggaran Rp.1.874.250.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibagi menjadi beberapa paket pengadaan Tas Ransel tingkat Sekolah Dasar (SD), yaitu 1. Kec. way serdang Rp. 179.010.000, 2. Kec. Simpang Pematang Rp. 133.020.000, 3. Kec Panca Jaya Rp. 70.245.000, 4. Kec. Tanjung Raya Rp. 171.720.000, 5. Kec. Mesuji Rp.102.501.000, 6.Kec. Mesuji Timur Rp. 137.610.000, 7. Kec. Rawa Jitu Utara Rp.105.885.000, dan untuk pengadaan Tas Ransel Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Zona 1,2,3 Senilai Rp. 202.500.000,-.
Selain itu belanja pakaian seragam kegiatan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Senilai Rp. 4.010.000.000,- (Empat Milyar Sepuluh Juta Rupiah) yang di bagi menjadi beberapa proyek pengadaan pakaian training untuk siswa Sekolah Dasar (SD) yaitu, 1. kec. Way serdang Rp.218.790.000,- 2. Kec.Simpang Pematang Rp. 162.580.000,- 3. Kec.Panca Jaya Rp. 85.855.000,- 4. Kec. Tanjung Raya Rp. 209.880.000,- 5. Kec. Mesuji Rp. 125.290.000,- 6. Kec Mesuji Timur Rp. 168.190.000,- 7. Kec. Rawa jitu utara Rp. 129.415.000,-. dan untuk pengadaan Pakaian Training Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Zona 1,2,3 Senilai Rp. 292.500.000,- Untuk Pengadaan pakaian pramuka Siswa SD di Kec.Way Serdang 1. Rp.218.790.000,- Kec Simpang Pematang 2. Rp. 162.580.000,- 3.Kec. Panca jaya Rp. 85.855.000,- 4. Kec Tanjung Raya Rp.209.880.000,-
Hal tersebut, diperparah lagi , dengan dugaan kegiatan yang telah dikonsolidasikan terlebih dahulu , pasalnya , proyek dimenangkan oleh , rekanan dengan nilai penawaran yang sangat minim penawarannya , dari Pagu.
Belum lagi peserta tender yang mayoritas dikuasai oleh , beberapa perusahaan saja , dan lebih parahnya lagi , terdapat 4 paket proyek yang dimenangkan oleh 1 perusahaan sekaligus, yaitu 1, proyek pengadaan pakaian Pramuka , siswa SD , kecamatan Tanjung raya senilai , Rp209 juta , 2 pengadaan pakaian training siswa SD kecamatan Wah Serdang , senilai Rp218 juta , 3 pengadaan pakaian training siswa SD kecamatan Tanjung raya senilai Rp209 juta , dan proyek pengadaan pakaian Pramuka senilai Rp 218.790.000,-.
Ke – 4 paket proyek diatas tersebut , dugaan kuat terkondisi sejak awal , hal ini dapat terlihat dari peserta tender dan perusahaan peserta tender yang mayoritas sama , seperti PT . Tebar Usaha Berkat , CV .Buay madja , CV . Samentracto , CV . Agrindo pertama , CV . Mulia abadi , CV . Mas textile . dan CV . Family group.
Indikasi tender kurung makin terlihat jelas dari penawaran pemenang tender sangat minim , pada pengadaan pakaian Pramuka siswa SD , kecamatan Tanjung raya, dengan pagu , Rp208.880,000 , pemenang CV . Buay madja , dengan penawaran senilai Rp 207.849,000 , atau hanya berkurang , Rp 2 juta dari pagu .
Begitu juga pada pengadaan pakaian training siswa SD , kecamatan Way Serdang dengan pagu , Rp 218.790.000, dimenangkan oleh , CV . Buay madja dengan penawaran , Rp 216.436,000 , atau hanya turun , Rp . 1,5 juta dari pagu .
Proyek pengadaan pakaian training siswa SD , kecamatan Tanjung raya , dengan pagu , Rp . 209.880,000 , dimenangkan CV . Buay madja , dengan penawaran , Rp . 207.622.000 , atau hanya turun , Rp . 1,5 juta dari pagu .
Praktek korupsi kulisi dan nepotisme (KKN) dalam proyek pemerintah telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam usaha memenangkan tender proyek tersebut persaingan yang tidak sehat ini membuka peluang-peluang terjadinya monopoli orang atau perusahaan tertentu dalam peoyek proyek yang berkaitan dengan pemerintah dan giliran merugikan masyarakat.
Saat hal ini akan dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji, SM tidak pernah dapat ditemui di ruang kerjanya.
Menyikapi permasalahan tersebut, masyarakat bermohon kepada aparatur negara yang bertugas di Institusi penegak hukum agar kiranya segera melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. (Riz/Pei).
