Sinarbangsanews.com, Bandar Lampung – Dugaan korupsi pengadaan di Dinas Pendidikan Lampung diungkap oleh LSM Hati Nurani Rakyat Jaya (Hanuraja), Kamis (11/4) kemarin. Tim Hanuraja yang dipimpin M. Yusuf menyampaikan bawa adanya penyimpangan anggaran dalam 2 point kegiatan, yakni; 1). Pengadaan cetak buku agenda pada kegiatan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah senilai Rp. 822.500.000,-; 2). Biaya pada pengadaan alat pendukung kompetensi SMK jurusan farmasi/keperawatan senilai Rp.332.035.000,-
M. Yusuf menjelaskan jika 2 kegiatan itu ada rekayasa dalam pengeluaran. “Kami menduga sebagian kegiatan itu fiktif, tidak direalisasikan secara keseluruhan, dugaan kami kuat karena dana tetap dicairkan semua.”
Besarnya dugaan adanya korupsi bukan tanpa alasan dengan pemaparan Yusuf, “Lha, kegiatan cetak buku dari total 17rb eksemplar tapi Cuma 6.515 eksemplar yang dibelanjakan, jadi kekurangannya separuh lebih,” bebernya.
“Belum lagi di kegiatan pengadaan alat pendukung kompetensi SMK jurusan farmasi/keperawatan yang seharusnya 32 jenis barang tapi hanya 11 barang yang dibelanjakan,” ungkap Yusuf.
Hasil pemeriksaan internal, dari tim P2B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sampai saat ini juga belum dapat dihubungi. Sementara hasil croscek Hanuraja menurut Yusuf di tempat pembelian barang di komplek pertokoan Way Halim Permai Jl. Arif Rahman Hakim Blok C1 – C3 Bandar Lampung bahwa barang yang dibelanjakan lebih murah harganya dipasaran dari dana yang dianggarkan (Kontrak).
“Parahnya lagi, kegiatan pengadaan tersebut tidak sesuai juklak dan juknis serta prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pelaksanaan tidak dilakukan lelang,” ujar Yusuf.
Masih menurut Yusuf, “Dugaan kami kuat, ada kemungkinan kegiatan itu juga pelaksananya dikerjakan orang dalam, alias oknum pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung sendiri,” imbuhnya.
“Kami telah meminta klarifikasi, surat kami sudah kami sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung, tapi sampai saat ini belum mendapat jawaban,” pungkas Yusuf.* (Pei)
