Pj Bupati Tubaba Buka Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik serta Sosialisasi Perbup  No 27 dan 28 Tahun 2023

SinarbangsaNews.com, Tubaba — Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Drs. M Firsada, M.Si., diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tubaba Dra. Bayana,M.Si., Membuka acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Serta Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) No 27 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Audiensi Media dan Perbup Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kerja Sama Dimensi Informasi.Selasa 12/12/2023

Asisten Bayana menyebutkan, sebagaimana telah diketahui bersama, pasca reformasi tahun 1998 hadir tiga produk aturan perundang-undangan yang menjamin hak publik dalam memperoleh informasi, yakni:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; dan
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

“Ketiga produk undang-undang tersebut memiliki benang merah tentang bagaimana seharusnya informasi itu dikelola secara baik dan benar, ini menjadi salah satu elemen penting dalam merawat demokrasi dan pemenuhan hak-hak publik dalam bingkai aturan bernegara yang baik dan benar,” sebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Bayana.

Dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi berkenaan dengan pengelolaan informasi publik, lanjut dia, di tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menetapkan 2 produk Peraturan Bupati, yakni :
1. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Audiensi Media; dan
2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerjasama Diseminasi Informasi.

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 pada prinsipnya adalah untuk menjamin pemenuhan hak asasi publik melalui keterbukaan informasi publik melalui pembenahan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menggunakan aplikasi berbasis elektronik.

“Peraturan Bupati ini merupakan pedoman yang memberikan keterhubungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan pelaksanaan tugas jurnalistik yang tetap berpegangan pada kode etik profesi dan kode etik ASN,” sebutnya.

Dia melanjutkan, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 lebih menitik-beratkan pada pedoman penyebarluasan informasi melalui kerjasama, khususnya dengan lembaga Pers yang profesional dan berkompeten, sehingga mampu serta dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan platform masing-masing media yang dimiliki.

Bagikan berita ini:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.