PESAWARAN, SBN – Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor KPU Kabupaten Pesawaran.
Aksi ini menuntut KPU agar segera menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kabupaten yang dikenal dengan julukan Andan Jejama. Senin (17/03/2025).
Awalnya berlangsung damai, aksi ini berubah ricuh ketika massa yang ingin masuk ke kantor KPU dihadang oleh aparat keamanan. Saling dorong tak terhindarkan hingga akhirnya berujung bentrokan.
Situasi semakin memanas saat sebuah mobil yang digunakan dalam aksi nekat menerobos pagar Kantor KPU, menciptakan ketegangan luar biasa.
Bentrok antara massa aksi dan aparat kepolisian semakin tak terkendali, bahkan berujung pada aksi saling pukul. Dalam insiden ini, Humas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Febriansyah, mengalami luka di pelipis mata akibat bentrokan yang terjadi.
Kericuhan akhirnya mereda setelah Kapolres Pesawaran, AKBP Maya Henny Hitijahubessy, turun tangan. Dengan tegas, ia mengizinkan hanya sepuluh perwakilan massa untuk masuk ke dalam kantor KPU guna menyampaikan tuntutan mereka.
Tuntutan AMPP:
1. KPU Pesawaran harus menjalankan putusan MK secara penuh tanpa intervensi.
2. PSU harus tetap melibatkan tiga partai koalisi sebelumnya, yakni Golkar, PPP, dan Demokrat, tanpa adanya calon boneka.
3. Jika tidak memenuhi syarat, AMPP menuntut adanya kotak kosong dalam PSU.
4 . Proses pendaftaran calon dalam PSU harus diulang dan diperpanjang selama tujuh hari.
Koordinator aksi, Safrudin Tanjung, menegaskan bahwa seluruh tuntutan telah diterima oleh KPU Pesawaran dan kini menunggu keputusan dari KPU Pusat.
“Putusan MK ini berdasarkan gugatan yang sah dan harus dijalankan. Seharusnya KPU yang mengawal keputusan ini, bukan kami. Tapi karena kami peduli dengan demokrasi di Pesawaran, maka kami akan terus mengawal agar keadilan benar-benar ditegakkan!” tegasnya.
Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar dan paling panas di Pesawaran dalam beberapa waktu terakhir.
Kini, seluruh perhatian tertuju pada keputusan KPU Pusat — akankah tuntutan massa dikabulkan atau justru memicu gelombang aksi yang lebih besar?
