Bandar Lampung, Sinarbangsanews.com — Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menyampaikan sejumlah keluhan kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung terkait penanganan sungai yang dinilai menjadi salah satu faktor penyebab banjir di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan sungai yang digelar di Kantor Gubernur Lampung. Jum’at (6/3)
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota DPR RI Mukhlis Basri, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, perwakilan BBWS Mesuji–Sekampung, serta sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPBD, dan PSDA.
Dalam kesempatan itu, Eva Dwiana menyampaikan bahwa dirinya telah beberapa kali mendatangi pihak BBWS untuk membahas persoalan sungai, kali, dan irigasi yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung.
“Saya sudah beberapa kali datang langsung ke Balai. Bahkan sebulan atau dua bulan lalu saya juga bertemu dengan Kepala Balainya,” kata Eva Dwiana.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan kewenangan yang ada, pengelolaan sungai dan irigasi bukan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan menjadi kewenangan BBWS.
“Yang namanya sungai, kali, dan irigasi di kota maupun kabupaten itu bukan kewenangan daerah, tetapi kewenangan Balai,” ujarnya.
Eva Dwiana juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menawarkan dukungan pembiayaan agar penanganan sungai dapat segera dilakukan demi mengurangi potensi banjir di wilayah kota.
“Saya pernah bilang, kami siap menyiapkan dananya, tetapi tolong dibantu. Karena yang tahu kondisi sungai itu Balai. Mau diluruskan, dibengkokkan, atau seperti apa, Balai yang lebih paham,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya kehadiran pihak BBWS di lapangan saat terjadi persoalan banjir di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung.
Menurutnya, persoalan banjir tidak seharusnya hanya disorot di Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan saja, karena sejumlah daerah lain di Provinsi Lampung juga mengalami permasalahan serupa.
“Kenapa cuma satu daerah yang disudutkan? Harusnya semua duduk bersama karena ini bukan hanya masalah satu daerah,” katanya.
