Terang Darmawan, kejadian-kejadian yang menimpa awak seperti itu jadi wujud ‘penjajahan’ pers dimana harusnya sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Sebab, pers berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan keadilan, dan menciptakan demokrasi yang sehat.
“Meski ada dalam aturan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menegaskan wartawan wajib menghormati off the record (informasi rahasia) dan embargo (penundaan siaran) sesuai kesepakatan dengan narasumber. Resikonya, kesepakatan ini dapat merusak kepercayaan publik dan kredibilitas jurnalis maupun pers itu sendiri.”terangnya.
Darmawan mengungkapkan. kualitas, tingkat kepercayaan dan wibawa suatu peraturan perundang-undangan di mata masyarakat dan penegak hukum apalagi sebuah undang-undang dianggap memiliki kredibilitas tinggi jika sah secara konstitusional, adil, dapat diterapkan dan secara pasti jika diterapkan dengan baik mampu menimbulkan meningkatkan kepercayaan publik.
“Apalagi konsistensi para APH (Aparatur Penegak Hukum) tak diragukan, cepat, tanggap menegakkan secara cepat, akurat dan terukur menindak dugaan pidana para pelaku terhadap para korban jurnalis atau wartawan tersebut, tentu secara logis dapat diterima publik dan dapat tingkatkan legitimasi sosial karena dirasakan adil dan bermanfaat.
“Harapan semua unsur lembaga, instansi, organisasi dan masyarakat untuk segera ditindak diduga para pelaku tersebut sudah pasti. Karena, kualitas dan kredibilitas hukum undang-undang berbanding lurus dengan kepatuhan masyarakat. Semakin adil dan logis suatu undang-undang, semakin tinggi kredibilitasnya dan jelas hukum pidana dalam UU Pers tersebut tidak ambigu jadi selesai cepat dan tuntas” tukasnya. (Tim)
