Pesawaran, Sinarbangsanews.com — Aroma manuver tidak sehat diduga kuat mengiringi sikap PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Way Lima menjelang aksi damai masyarakat adat Marga Way Lima yang digelar pada 26 Januari 2026.
Sejumlah oknum petinggi perusahaan disinyalir melakukan pendekatan terselubung kepada tokoh-tokoh tertentu dengan tujuan meredam aksi, di tengah belum adanya penyelesaian atas konflik tanah ulayat yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Berdasarkan keterangan massa aksi, pendekatan tersebut diduga disertai iming-iming tertentu yang dinilai sebagai upaya mereduksi tuntutan dan memecah soliditas masyarakat adat. Langkah ini memicu kekecewaan mendalam karena dinilai bertentangan dengan semangat penyelesaian konflik secara terbuka, adil, dan bermartabat.
Di sisi lain, pemasangan tenda tarup serta penyediaan kursi dalam jumlah terbatas oleh pihak perusahaan dinilai hanya bersifat simbolik. Langkah tersebut dianggap sekadar membangun citra seolah-olah perusahaan menghormati adat, tanpa menunjukkan kesungguhan menyentuh substansi persoalan utama, yakni sengketa tanah ulayat Marga Way Lima.
Pihak PTPN 1 Regional 7 sebelumnya menyuarakan komitmen untuk melibatkan dan mengakui peran penting masyarakat adat di wilayah unit kerjanya. Namun, pernyataan tersebut dinilai massa aksi tidak lebih dari retorika.
Pasalnya, dalam forum yang berlangsung, para direksi yang seharusnya hadir membawa serta menunjukkan data klaim kepemilikan lahan justru tidak tampak. Data yang diminta pun tidak pernah diperlihatkan.
Sebaliknya, pemaparan dari Punyimbang Adat bersama lembaga pendamping masyarakat adat yang disertai dokumen pendukung hanya diterima oleh staf bawahan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, dengan alasan seluruh materi akan dilaporkan kepada pimpinan.
“Kami sangat kecewa. Yang dihadirkan bukan para direksi yang bisa mengambil keputusan. Ini bukan bentuk penghormatan terhadap adat, justru terasa mencederai hati masyarakat adat Way Lima,” ungkap salah satu perwakilan massa aksi.
Situasi tersebut semakin menguatkan dugaan adanya pola permainan elit yang berpotensi memecah belah masyarakat serta memancing emosi di lapangan.
Penutupan portal yang dijaga barikade Satpol PP juga menimbulkan tanda tanya di kalangan massa aksi. Kondisi ini memunculkan persepsi adanya keterlibatan atau keberpihakan tertentu dari pihak pemerintah daerah dalam melindungi aktivitas PTPN di wilayah tersebut.
Atas akumulasi kekecewaan tersebut, masyarakat adat Marga Way Lima menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dalam waktu sekitar sepuluh hari ke depan dengan skala yang lebih besar. Selain itu, rencana pendirian posko masyarakat adat di atas tanah ulayat yang saat ini dikuasai PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Way Lima juga telah disampaikan secara terbuka.
Massa menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk perlawanan dan tuntutan keadilan atas sikap perusahaan yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat secara transparan, adil, dan bermartabat.(**)
