Pesawaran, SinarbangsaNews.com — Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran untuk kembali mengajukan pinjaman sebesar Rp 80 miliar ke Bank BJB Jawa Barat pada tahun 2025 menuai kritik keras dari Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP). Ketua AMP, Saprudin Tanjung, menilai langkah tersebut sebagai kebijakan konyol yang justru akan memperparah kondisi keuangan daerah.
“Rencana Pemkab ngutang lagi itu saya anggap sebagai langkah konyol dan panik, bukan solusi atas penyakit defisit akut yang sedang dialami,” tegas Tanjung, Rabu (16/7/2025).
Ia menilai, pengalaman dari pinjaman sebelumnya dengan nilai yang sama terbukti tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian masalah. Sebaliknya, kata dia, justru memperburuk kondisi keuangan daerah.
“Devisit bukannya sembuh, malah tambah parah. Jadi kenapa harus mengulangi kesalahan yang sama?” kritiknya.
AMP mendorong Pemkab untuk lebih fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi belanja. Salah satu contoh pemborosan, lanjut Tanjung, adalah penggunaan mobil dinas baru yang mewah untuk para pejabat, meski hanya disewa.
“Padahal mobil lama masih layak pakai. Ironisnya, di saat pejabat pakai fasilitas mewah, iuran BPJS masyarakat malah nunggak. Ini kan kacau,” sindirnya.
Tanjung menyarankan agar anggaran difokuskan untuk hal-hal yang benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat, bukan seremonial atau kegiatan yang tidak urgen.
“Solusinya ya tingkatkan PAD secara optimal, dan kurangi kegiatan seremoni yang tidak penting,” ucapnya.
Tanjung menegaskan, jika Pemkab tetap memaksakan untuk merealisasikan pinjaman ini, AMP akan turun ke jalan menyuarakan penolakan.
“Kita akan gelar aksi demo besar jika Pemkab tetap ngotot ngutang. Kami tidak akan tinggal diam karena ini menyangkut masa depan keuangan daerah,” ancamnya.
AMP juga menyatakan dukungannya terhadap sikap Fraksi PAN DPRD Pesawaran yang sebelumnya mempertanyakan urgensi pinjaman ini dalam rapat Paripurna PPAS Tahun Anggaran 2025 pada Senin (14/7/2025).
“Kami sangat mengapresiasi sikap Fraksi PAN yang mempertanyakan urgensi pinjaman tersebut. Sebelum meminjam, seharusnya ada upaya maksimal dulu untuk meningkatkan PAD dan efisiensi anggaran,” tutupnya.
