SBNews.com (Metro) : Ketua DPRD Kota Metro Pimpin langsung rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Kamis (05/07/18).
Walikota Metro Achmad Pairin mengatakan, raperda ini disusun dan disajikan berdasarkan laporan keuangan pemerintah Kota Metro 2017. Telah diaudit oleh BPK RI serta telah melalui proses audit yang cukup panjang pada 28 Mei 2018 di gedung BPK RI perwakilan Lampung. “Kami juga telah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD 2017 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke-8 kalinya,” jelas Pairin.
Raperda ini, lanjutnya, memuat 6 jenis laporan keuangan pokok yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional neraca, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.
“Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) selain berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, melainkan juga berasal dari realisasi pendapatan BLUD RSUD Ahmad Yani dan BLUD Puskesmas serta dana JKN pada puskesmas non BLUD” terangnya.
Selain itu, berdasarkan perbandingan total pendapatan selama tahun anggaran 2017 terjadi surplus neraca sebesar Rp 54, 17 milyar. “Ini dikalkulasi dengan pembiayaan netto sebesar Rp 52,15 miliar, maka pada perhitungan realisasi anggaran tahun 2017 diperoleh nilai sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 106,33 miliar lebih,” jelas Pairin.
“Silpa sebesar Rp.106,33 miliar tersebut terdiri dari kas daerah Rp 93,3 miliar, BLUD RSU Ahmad Yani sebesar Rp 11,45 miliar, BLUD Puskesmas sebesar Rp 1,19 miliar, dana JKN pada puskesmas non BLUD sebesar Rp 218,09 juta, serta kas dibendahara BOS (bantuan operasional sekolah) sebesar Rp 125,2 juta,” bebernya.
Selanjutnya, Walikota Metro menjelaskan bahwa 2017 merupakan tahun ketiga penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang terdapat pada neraca dan laporan operasional. “Neraca pemerintah Kota Metro sampai 31 Desember 2017 total aset sebesar Rp 2,01 triliun, nilai kewajiban sebesar Rp 31,9 miliar dan nilai ekuitas sebesar Rp 1,98 triliun,” tandasnya.(Hendrik)
