RKUHP disahkan DPR “Wartawan Bisa Dibui”.

SBNews.com : “Jurnalis adalah salah satu pekerjaan yang rentan ancaman, dan potensi itu semakin tinggi jika Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP) disahkan DPR. Ada potensi pemidanaan bagi penulis berita, terutama dalam pasal terkait berita bohong, contempt of court, dan pembukaan rahasia.

Dalam pasal 285 (draf RKUHP 5 Februari 2018) tertulis: “setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.”

Sementara pasal 306 huruf (d)—terkait contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan—tertulis: “mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.”

Terakhir adalah pasal terkait “pembukaan rahasia”, yang dimuat di dua pasal. Pertama pasal 494 ayat 1: “setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau profesinya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III”.

Pasal 495 ayat 1: “setiap orang yang memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.”
Karet dan Selalu karet

Sama seperti pasal-pasal lain yang ditolak oleh banyak kelompok masyarakat sipil, tiga pasal di atas dinilai bermasalah karena tafsirnya yang tidak baku alias “karet”.

Misalnya dalam pasal 285. Frasa “mengakibatkan keonaran”, kata anggota LBH Pers, Ade Wahyudin, “tidak ada indikatornya.”

“Bagaimana dengan berita yang heboh di publik karena banyak pembacanya? Bisa dipidana dong pembuatnya?” kata Ade, Senin (12/2/2018).

Ada pula frasa “patut diduga” dalam pasal yang sama. Implikasi dari frasa tersebut adalah pengesampingan terhadap proses penyelidikan. “Kalau tiba-tiba setelah proses pengadilan berita itu ternyata benar, kan wartawan tetap harus dicap sebagai tersangka,” kata Ade.

Pasal bermasalah berikutnya adalah pasal 306 huruf (d). Menurut Ade, yang karet dari pasal ini adalah tidak adanya penjelasan apa yang dimaksud publikasi yang “tidak memihak kepada hakim”. Jika yang dimaksud dalam pasal itu adalah menyimpulkan status hukum sebelum putusan pengadilan, frasanya tidak tepat. Jika maksudnya adalah tidak mempublikasikan pembahasan dalam persidangan, menurut Ade, seharusnya hal itu tidak diatur dalam KUHP.

“Mungkin Mahkamah Agung dan Dewan Pers bisa membuat peraturan tersendiri persidangan yang boleh diliput dan tidak boleh diliput,” kata Ade.

Bagikan berita ini:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.