5. Badan Jalan Usaha Tani Dusun 5 Rt 14 dengan Volume (100X5m) Rp.11.200.000
Dikatakan Tanjung selaku ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran, ia sangat prihatin dengan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh 4 kepala desa di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Anggaran Dana Desa yang begitu besar digelontorkan Pemerintah pusat langsung ke desa-desa dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan dengan harapan hasil yang maksimal, malah sebaliknya, diduga banyak oknum kepala desa yang memanfaatkan anggaran tersebut untuk memperkaya diri.
“Saya sangat miris melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa di kecamatan tegineneng ini, setelah turun lapangan dan melihat langsung, faktanya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan fisik, lalu kegiatan-kegiatan desa yang diduga semua dimark up, bahkan ada yang fiktif dan tidak sesuai dengan Rincian anggaran belanja desa yang tertuang dalam APBDes masing-masing Desa di Tahun 2023, terkesan anggaran tersebut digunakan untuk memperkaya diri para oknum-oknum Kepala Desa.” Ucap Tanjung.
Selain itu, Saprudin Tanjung juga menyoroti terkait persoalan Penerimaan Bagi Hasil Pajak (PBH) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikeluhkan oleh banyak aparat Desa dan menjadi isu publik di Kabupaten Pesawaran yang tak kunjung di bayar oleh Pemerintah Daerah.
“Yang paling krusial itu sebenernya di Tahun 2023, berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2022, ADD dan PBH sudah disahkan untuk penerimaan nya kepada desa, tapi yang terjadi itu tidak sesuai dangan apa yang di Perbubkan, nah ini miris sekali, karena berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa-desa tidak terealisasi atau bisa dikatakan fiktif, apalagi untuk ADD yang mengakibatkan gaji perangkat desa tetunggak, nah nanti kita bahas lebih jauh” Tutup Tanjung.
